Jokowi Disebut sebagai Juru Selamat Ekonomi Negara Asing


FX Arief Pouyuono / net
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Kritikan dilemparkan banyak pihak baik dari DPR RI maupun dari berbagai elemen masyarakat, terhadap kebijakan paling anyar pemerintah.”

SEPERTI diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

PP tersebut dikeluarkan ditengah karut marut perekonomian rakyat dan jutaan pengangguran lalu-lalang. Akibatnya Ketua Komisi IX DPR RI – Dede  Yusuf, mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo yang akan membuka 10 juta lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Namun dengan PP No.20/2018 tersebut justru membuka kran bagi penggunaan tenaga kerja asing (PTKA) di Indonesia apa pun alasannya.

*Artikel terkait > 13 April 2018 > Interaksi: DPR Tagih Janji Jokowi Buka 10 Juta Lapangan Kerja, Kok Malah Buka Kran buat Pekerja Asing?

Sebelumnya, kritik tajam disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok juru selamat ekonomi negara asing.

Pernyataan Arief ini merupakan bentuk kekesalannya kepada Jokowi lantaran telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Akibat PP tersebut, lanjut Arief, kini TKA dengan mudah mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga tenaga kerja dalam negeri akan sulit mendapatkan pekerjaan.

“Secara teori ilmu ekonomi yang benar, dengan adanya investasi atau belanja pemerintah dalam bentuk proyek bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat dan tabungan masyarakat Indonesia, tapi karena invetasi yang ada seperti infrastruktur, pertambangan di Indonesia menggunakan TKA, ya akhirnya Jokowi justru dianggap sebagai juru selamat ekonomi negara asing,” kata Arief kepada TeropongSenayan, Minggu (8/4-2018).

Selain itu, kata Arief, meski pemerintahan melakukan utang luar negeri hingga ribuan triliun, faktanya tidak sama sekali berpengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini, tidak memberikan kesempatan pada tenaga kerja dalam negeri yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Makanya walau utang selama periode Jokowi yang jumlahnya ribuan trilyun, yang katanya digunakan untuk bangun Infrastruktur tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan, hingga kini stuck di kisaran 5 persen saja,” ucap Waketum DPP Partai Gerindra itu. *borneonusantaratime/teropongsenayan

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.