Terungkap Dalang Dibalik Tidak Lolosnya Partai Islam Berlambang Bulan Bintang ini


(foto:doc/istimewa)(foto:doc/istimewa)
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - CopyPengakuan mengejutkan terungkap, Kamis (1 Maret 2018) sore, di sidang Bawaslu yang memeriksa sengketa Partai Bulan Bintang (PBB) vs Komisi Pemilihan Umum (KPU).”

KOMISIONER KPU Papua Barat Yotam Seni mengakui memerintahkan Ketua KPU Manokwari Selatan, agar mengubah status BMS (Belum Memenuhi Syarat) keanggotaan dalan Berita Acara Verifikasi menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat), yang berakibat tidak lolosnya PBB di kabupaten itu. Perintah itu dibenarkan Abraham, Ketua KPU Manokwari Selatan.

Menurut pengakuan Yotam, perintah perubahan itu adalah inisiatifnya sendiri secara pribadi diluar pleno KPU Provinsi. Ketika membacakan laporan ke pleno KPU Provinsi, Abraham menuruti perintah Yotam, status BMS yang seharusnya dibahas di pleno, menjadi tidak dibahas lagi karena Abraham melaporkan status keanggotaan PBB adalah TMS.

Namun dalam sidang Bawaslu itu, Yotam menerangkan bahwa ketika membacakan hasil rekapitulasi verifikasi, Ketua KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa 16 parpol di Papua Barat termasuk PBB semuanya lolos verifikasi (MS). Tapi usai pleno jam 8 malam tanggal 12 Februari ketika lampiran Berita Acara Verifikasi diserahkan kepada pengurus PBB jam 1 dinihari (13/2), PBB dinyatakan tidak lolos lagi.

“Dalam sidang Yotam mengakui tidak ada pleno lagi yang mengubah status PBB menjadi TMS sebagaimana telah dibacakan Ketua KPU Provinsi Papua,” kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers kepada Wartapilihan.com di Jakarta, Kamis (1/3).

Yusril yang hadir dalam sidang Bawaslu itu sangat kecewa dengan apa yg terjadi di Papua Barat.

Dalam sidang, KPU Manokwari Selatan mengakui bahwa mereka tidak melakukan verifikasi faktual terhadap PBB pada bulan Januari 2018 pasca Putusan MK, karena verifikasi faktual telah mereka lakukan bulan Desember 2017 dan PBB sudah dinyatakan MS seluruhnya.

“Namun, tanpa verifikasi faktual lagi bulan Januari, keanggotaan PBB mereka nyatakan MS atau belum memenuhi syarat,” tutur Pakar Hukum Tata Negara itu.

Terjadinya kekacauan dan perubahan-perubahan dalam keputusan KPU baik di Manokwari Selatan maupun di Papua Barat menyebabkan PBB dirugikan.

“Semua fakta yang terungkap dalam sidang Bawaslu hari ini, menunjukkan adanya rekayasa secara sistematis untuk menjegal PBB ikut Pemilu. Kami akan pidanakan mereka semua yang melakukan manipulasi dan rekayasa ini,” tegas Yusril. *borneonusantaratime/wartapilihan



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *