“Kritiklah Daku, Kau Kutangkap”


[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Riuh-rendah revisi UU MD3 masih tetap menarik untuk diperbincangkan. Perbincangan yang tak lekang di panas tak lapuk di hujan, kendati persoalan lain mengemuka, seperti kasus “orang gila” menggeruduk ulama, banned Instagram ke ulama – Abdul Somad, atau soal Partai Bulan Bintang (PBB) yang dizalimi oleh ulah Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau paling anyar soal “setan main tembak-tembakan” dan meninggalkan satu proyektil peluru di depan pintu studio rekaman musik milik raja dangdut Rhoma Irama. Tak membuat hal-ihwal MD3 terlupakan.”

MENURUT Pak Dewan, UU MD3 tak perlu dibesar-besarkan, karena bukan barang baru, sudah ada sejak 4 tahun silam sebagai UU No.17/2014 tentang MPR-DPR-DPD( MD3) yang direvisi. dan disahkan, Senin (12 Februari 2018). Konon cuma disempurnakan dengan menata mekanisme pelaksanaannya.

Namun dipandang dari sudut pandang berbeda yang membuat pengamat berpandang-pandangan dan melempar berbagai kritik balik, revisi UU MD3  yang disahkan pada 12 Februari 2018, tak lebih dari tambal sulam yang kropos. Barangkali ini juga sederhananya yang membuat Fraksi PPP dan Nasdem melakukan aksi walk out untuk itu.

Di antara  pasal-pasal yang direvisi, mulai dari penambahan pimpinan Dewan Senayan hingga  hak imunisasi anggota dewan  dan pemanggilan paksa orang atau lembaga, saya merasa tergelitik pada satu pasal, yakni pasal “anggota dewan tak boleh dikeritik” Barang siapa mengeritik DPR bisa dipolisikan.

Ngeri. Bakal banyak kuli tinta masuk bui, khususnya penulis Editorial atau penulis Opini lainnya sesuai sudut pandang dan analisis masing-masing. Apa bedanya kritik dengan social control jika lantas bisa dibolak-balik dan diolah dalam pelaporan sebagai penghinaan. Jadi, social control beda-beda tipis dengan penghinaan, setipis kulit bawang.

Protes akan lebih parah lagi nasibnya, protes yang biasanya disampaikan oleh para pengunjuk rasa dalam orasi di lapangan. Maka cap provokator akan lebih cepat melekat. Protes dengan tindakan nyata pernah dilakukan oleh actor Pong Harjatmo yang naik ke atap gedung Senayan.

Pasal itu mengingatkan saya pada sebuah film nasional tahun 1985 berjudul “Kejarlah Daku Kau Kutangkap” yang dibintangutamai oleh Dedy Mizwar dan Lidya Kandaw.

Dalam filem kocak tersebut, adalah Ramadan (Dedy Mizwar) yang berprofessi wartawan menjepret si cantik Mona (Lidya Kandaw). Mona mestinya mendapat hadiah Rp. 10.000,- karena potretnya kena lingkaran dalam rubrik “Yang Bernasib Baik Hari Ini”.

Tapi  ada penghasut di antara yang menjepret dan yang dijepret, Marni – sobat Mona. Atas hasutan Marni — Mona merasa terhina, karena hasil fotonya dibilang jelek tak secantik wajah asli si Mona.

Akibatnya Ramadan yang wartawan dicari dan dikejar-kejar akan dituntut. Namun yang terjadi, si cantik Mona yang mengejar-ngejar si wartawan untuk dituntut – sebaliknya ditangkap si wartawan dan dijadikan isteri.

Dalam UU MD3 pada pasal yang mengatur ihwal  “Kritiklah Daku (DPR) Kau Kutangkap,” bukan mustahil kejadiannya akan terbalik seperti cerita filem tadi, “Kejarlah Daku Kau Kutangkap.”

Meskipun revisi kontroversi UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).tersebut sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Februari 2018, hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatanganinya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta semua pihak menunggu hingga batas waktu 30 hari untuk pengesahan UU MD3 itu.

“Setelah 30 hari nanti kita lihat,” kata Pramono kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (5 Maret 2018) sore.

Terhadap kemungkinan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) MD3, Seskab kembali meminta wartawan menunggu hingga batas waktu 30 hari mendatang.

“Pokoknya tunggu 30 hari. Dari 30 hari akan kelihatan sikapnya,” ujar Pramono. *borneonusantaratime

Pontianak (060318/21.00WIB)

 

Komentar anda:

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.