Apa Kabar Calon Pemimpin Kalbar ?


[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Tahapan pendaftaran utuk Pilkada serentak  masa jabatan 2018-2023 sudah berjalan lancar tapi tajam-berduri, balon (bakal calon) yang warna-warni pun sudah banyak meletus menyisakan calon yang kini tengah bernafas dalam tebar pesona.”

RATUSAN calon pemburu 171 kursi nomor wahid tingkat provinsi, kota dan kabupaten pun sudah pasang kuda-kuda, mengatur strategi dan trick masing-masing. Tak ambil pusing soal yang lagi viral, seperti penyerangan tokoh agama dan atau rumah ibadah, atau soal koruptor-koruptris yang beruntun jadi artis KPK di tahun politik ini. Hanya kursi number one saja yang dipikirkan.

Antara  the real of political integrity atau political stupid dimainkan entah sadar atau berlagak pilon saja – yang penting tujuan tercapai seperti maunya teori Mach (Nicollo Machiavelly), halalkan semua cara.

Jangan lagi bicara politik dinasti, karena pasal yang mengatur soal dinasti politik memang sudah tak bisa diotak-atik oleh keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam uji materi beberapa waktu yang lalu. Namun secara etis, sebagian calon pemilih tetap mengulum senyum sinis, karena tetap menilai beda dengn konteks politik.

Yang pasti apakah, pasangan calon (kepala daerah) akan mengayuh perahu yang ditumpangi dengan real of political integrity atau political stupid, sama-sama rawan berbagi kartu buta makan sembilan alias money politik yang selama ini dikenal dengan istilah “serangan fajar”.

Namun makin lama, serangan tak lagi perlu fajar, mau petang, sore, atau tengah malam buta bisa terjadi ala perang gerilya hit and run. Ini yang perlu disadari dan diinsafi jangan sampai terninabobok dengan janji gombal  dengan kost yang mesti kembali modal, karena sengaja dibuat mahal dengan berbagai serangan berbungkus amal.

Ada catatan penting dari provinsi Kalimantan Barat yang tak mungkin dilupakan orang, yaitu ketika komidi putar dimainkan yang boleh disebut sebagai political stupid. Apalagi kalau bukan peristiwa besar pengusiran ulama di Bumi Borneo yang tempo doeloe beruntun didirikan oleh para Sultan dan atau Panembahan yang hingga sekarang masih eksis, wabil khusus Kerajaan Qadriyah yang dibangun sebagai cikal bakal kota Pontianak oleh seorang Da’I, Sultan Syarif Abdurakhman Alqadrie 247 tahun silam.

Padahal peristiwa (pengusiran ulama) awal  2017 yang terpaksa menjadi catatan sejarah nasional itu tak perlu terjadi, jika yang memancing polemik mau menggunakan akal sehat, bahwa tahun 2017 adalah jalan rintisan yang harus ditempuh untuk masuk ke tahun politik 2018. Sedangkan politik dinasti sudah diancang-ancang, apalagi jalan mulus sebenarnya sudah di tangan karena masalah politik dinasti sudah diputus MK (Mahkamah Konstitusi) yang memandang inkonstitusional karena menghalangi warga negara mencalonkan diri.

Para hakim MK ketika itu, terkait uji materi perkara No.533/PUU-XIII/2015 memutuskan, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, sehingga menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi.

Nah, apalagi putusan tersebut diamini oleh Mahfud MD, mantan Ketua MK sebagai putusan yang tepat.

Namun sayang, jalan mulus yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi pahit pada rasa etika, karena luka hati umat yang mestinya tak perlu terjadi. Berimbas pula pada sebuah kenangan atas tayangan video “ehem” yang pernah viral di peta perpolitikan nasional beberapa waktu yang lalu, padahal semula masyarakat sudah “melupakan” dan masuk tersimpan dalam “album kenangan”, jadi bersemi kembali.

Mestinya yang berkepentingan konflik dengan politik dinasti tidak mengedepankan emosi dengan provokasi political stupid. Padahal renang tak cuma punya gaya bebas, ada gaya punggung atau gaya kupu-kupu dan sebagainya yang bisa memecah ombak secara bijak.

Apa boleh buat para konstituen (Kalbar) tak bakalan dapat melupakan peristiwa pengadangan atau pengusiran ulama, dan politik identitas pun menjadi alergi publik calon pemberi suara. Padahal one man one vote, suara rakyat adalah suara Tuhan. Satu suara sangat menentukan.

Ketiga pasang calon pemimpin Kalimantan Barat kini, entah apa kabar mereka, boleh jadi tengah terus memantapkan kuda-kuda kampanye, asal bukan kuda tunggangan. Rakyat sudah pintar Brouw.

Selanjutnya, keputusan ada pada hati nurani siapa pun Anda para calon pemilih tetap Pilkada Serentak nanti di medio 2018,  tanpa money politic, tanpa hoaxs! Wassalam! *borneonusantaratime

(Pontianak, 110318)

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.