Wow! Dalam 14 Bulan 18 Kepala Daerah Ditangkap KPK, Korup Ratusan Juta Hingga Ratusan Miliar. Inilah Mereka:


[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Entah apa yang sedang terjadi pada negeri ini. Seperti makin sulit saja mencari sosok negarawan yang duduk di dalam sistem pemerintahan. Terlebih ketika melihat fakta di lapangan tentang banyaknya kepala daerah yang tererat kasus suap.”

KORUPSI yang dilakukan kepala daerah memang bukan perkara kecil, sebab kasusnya terbilang masif. Misalnya dalam waktu 14 bulan terakhir (Januari 2017-Februari 2018), sebanyak 18 kepala daerah ditangkap oleh KPK, dengan nilai yang disuap mulai ratusan juta hingga ratusan miliar.

Mulai dari walikota, bupati hingga gubernur, satu persatu mereka berurusan dengan KPK. Kasus dan nominalnya beragam, seperti kasus suap untuk proyek jalan bernilai ratusan juta hingga kasus suap proyek rumah sakit yang bernilai miliaran rupiah.

Kasus terbaru, Bupati Subang, Imas Aryumningsih terciduk KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (14/2-2018)). Ia diduga menerima suap terkait sejumlah proyek. Rupanya Imas bukanlah Bupati Subang pertama yang diciduk KPK.

Tak hanya itu, yang lebih memprihatinkan, dalam 14 bulan terakhir, KPK telah menangkap 18 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Inilah nama mereka antara lain, dikutip borneonusantaratime dari kumparan.com

1.Bupati Subang, Imas Aryumningsih, (Februari 2018), suap hingga ratusan juta rupiah terkait penyalahgunaan perizinan;

2.Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (Februari 2018), menerima suap hasil pungli di Dinas Kesehatan Jombang;

3.Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan (Februari 2018), menerima uang hingga Rp.6,3 miliar, terkait proyek infrastruktur;

4.Gubernur Jambi, Zumi Zola (Februari 2018), suap hingga Rp.6 miliar, terkait sejumlah proyek;

5.Bupati Ngada, Marianus Sae (Februari 2018), suap hingga Rp.4,1 miliar terkait sejumlah proyek.

6.Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif (Januari 2018), suap hingga Rp.3,6 miliar terkait proyek rumah sakit. Ia pernah dipenjara sebelumnya, terjerat kasus korupsi pembangunan sekolah Kalimantan Selatan, 2005-2006;

7.Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari (Januari 2018) Tindak Pidana Penyucian Uang hingga 436 miliar;

8.Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus (November 2017), diduga menyuap DPRD Mojokerto hingga ratusan juta rupiah;

9.Bupati Nganjuk, Taufikurrahman (Oktober 2017), suap Rp.298 juta terkait jual-beli jabatan. Selain itu ia pernah terjerat kasus korupsi dan gratifikasi;

10.Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain (September 2017), suap hingga Rp.8 miliar, terkait pengaturan proyek.

11.Walikota Cilegon, Tubagus Iman Ariadi (September 2017), suap hingga Rp.1,5 miliar, terkait izin Amdal proyek Transmart;

12.Walikota Batu, Eddy Rumpoko (September 2017), suap hingga Rp.500 juta terkait pengadaan barang;

13,Walikota Tegal, Siti Masitha (Agustus 2017), suap hingga Rp.3,5 miliar terkait dana pengelolaan kesehatan RSUD;

14.Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin (Juli 2017), suap hingga Rp.7 miliar, terkait penjualan lahan transmigrasi;

15.Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan isteri (juni 2017),  suap hingga Rp.4,7 miliar terkait suap proyek peninggian jalan;

16.Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun (Januari 2017), terbukti menyuap Akil sebesar Rp.1 miliar.

Rupanya penangkapan terhadap Bupati Subang – Imas Aryumningsih bukanlah hasil terbaru bagi KPK, karena setelah itu ada lagi yang terbaru, yakni ditangkapnya Bupati Lampung Tengah – Mustafa dan tiga lainnya pada Rabu (14 Februari 2018) hingga Kamis (15 Februari).

Ketiga tertangkap tangan lainnya itu adalah  Taufik – Kepala Dinas Bina Marga, J.Natalis Sinaga – Wakil Ketua DPRD Kab.Lampung Tengah, dan Rusliyanto – anggota DPRD Lampung Tengah.

Kasus suap Mustafa Cs tersebut diduga dilatarbelakangi keinginan Pemkab Lampung Tengah meminjam dana dari perusahaan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp.300 miliar. Wow !

Namun proses peminjaman butuh persetujuan DPRD, maka Mustafa dan Taufik selanjutnya diduga menyuap J.Natalis Sinaga dan Rusliyanto untuk memperlancar persetujuan dari DPRD. Nah, siapa lagi yang minat menyusul mengenakan rompi warna jingga? *borneonusantaratime/kumparan

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.