Gaji PNS Muslim bakal Dipotong, DPR Meradang, Fahri sebut Pemerintah Sedang Panik!


[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat adalah bentuk kepanikan pemerintah.”

PENYEBABNYA, kata Fahri, adalah minimnya kas negara saat ini karena besarnya utang.

“Jadi ini lebih dari bentuk kepanikan, bukan solusi dan ini akan berefek buruk bagi kehidupan sosial kita,” kata Fahri saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Fahri meminta pemerintah untuk membatalkan pemotongan gaji PNS guna menutupi minimnya kas negara.

“Pemerintah ini sudah berutang. Pertama mencabut subsidi, kemudian mulai mau menjual BUMN. Kemarin dia mengambil dana dari sumber pembiayaan haji dan sekrang mau mengambil zakat dari PNS,” katanya.

Fahri menantang pemerintah untuk membiayai marbot-marbot masjid di seluruh pelosok Indonesia dari pembiayaan bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan dari gaji PNS itu.

“Jadi misalnya, berani tidak pemerintah membiayai marbot di jutaan masjid yang ada di Indonesia. Karena selama ini sumber-sumber pembiayaan seperti itu banyak membantu menghidupkan lembaga-lembaga agama dari pusat hingga daerah,” tandasnya.

Rencana pemerintah untuk memotong gaji PNS muslim untuk zakat, sebelumnya sudah mendapat sorotan Ketua, Bambang Soesatyo. Menurutnya, Komisi VIII harus meminta penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengenai rencana tersebut.

“Komisi VIII DPR harus memanggil Menteri Agama untuk menjelaskan lebih rinci wacana pemotongan zakat penghasilan tersebut, mengingat zakat yang dipotong berasal dari ASN muslim,” kata Bambang dalam keterangan persnya, Selasa (6/2/2018).

Selain Menteri Agama, lanjut Bambang, Komisi VIII DPR juga harus memanggil Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas).

“Untuk menjelaskan pengelolaan dan penyaluran dana zakat nasional dimaksud,” ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu.

Padahal, lanjut Bamsoet, selama ini pemerintah telah mengenakan pajak penghasilan terhadap PNS sebesar 10 persen.

“Meminta Komisi XI DPR memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan dan menanggapi wacana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2.5%,” pinta dia.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) soal pemotongan gaji untuk setiap Aparatur Sipil Negara, atau ASN yang beragama Islam. Nantinya, mereka akan dipotong gajinya sebesar 2,5 persen, sesuai dengan aturan zakat.

“Sedang dipersiapkan Perpres tentang Pungutan Zakat bagi ASN Muslim. Diberlakukan hanya ASN Muslim, kewajiban zakat hanya kepada umat Islam,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/2/2018).*borneonusantaratime/teropongsenayan

Komentar anda:

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.