OSO Digugat ke PN Jakarta Selatan Rp.100 Miliar


Oesman Sapta (foto:kumparan)Oesman Sapta (foto:kumparan)
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Mantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menggugat Oesman Sapta Odang secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu masih terkait pengangkatan OSO –sapaan Oesman– sebagai Ketua DPD. Gugatan Farouk itu sudah tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 79/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.”

TERDAPAT 4 orang yang menjadi tergugat, yakni Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, Riri Damayanti, Darmayanti Lubis, Sudarsono Hardjosoekarto, dan Oni Choiruddin.

Riri adalah pimpinan sidang yang memutuskan terpilihnya Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Ketua DPD. Sudarsono merupakan Sekjen DPD, sementara Oni adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DPD.

Dalam gugatannya, Farouk meminta majelis hakim menyatakan para tergugat itu melakukan perbuatan hukum. Farouk juga meminta pengadilan menyatakan status Oso, Nono, dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD adalah tidak sah.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPD RI/III/2016-2017 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019, tertanggal 04 April 2017,” bunyi salah satu poin gugatan Farouk yang dikutip kumparan dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sabtu (27/1-2018).

Farouk juga meminta pengadilan menyatakan Berita Acara Pengucapan Sumpah yang diucapkan pada 4 April 2017 adalah tidak sah. Selain itu, ia juga meminta agar Surat Keputusan tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019 diaktifkan kembali.

Faroruk bersama dengan Ratu Hemas merupakan pimpinan DPD hasil pemilihan periode 2014-2019 dengan Ketuanya adalah Irman Gusman. Namun kemudian Irman terjerat kasus hukum di KPK.

Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Wakil Ketua DPD RI Sampai dengan September 2019,” bunyi gugatan.

Lebih lanjut, Farouk juga meminta para tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang digugat oleh Farouk adalah sebesar Rp 106.150.000.

Farouk Muhammad (foto:kumparan)

Farouk Muhammad (foto:kumparan)

Besaran gugatan itu menurut Farouk karena jabatan dia diambil alih sebagai pimpinan DPD. Di antaranya adalah gajinya selaku pimpinan DPD, gaji staf, gaji supir, gaji ajudan, gaji patwal, serta gaji staf ahli.

Sementara kerugian immateriil yang digugat Farouk adalah sebesar Rp 100 miliar. “Tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat, yang juga berdampak pada kehormatan rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Penggugat, yang semuanya itu, menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara,” bunyi salah satu poin gugatan.

Gugatan Serupa Pernah Ditolak PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pernah menggelar sidang perkara pengambilan sumpah pimpinan DPD yang diketuai Oesman Sapta Odang (OSO) oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA). Namun majelis hakim yang diketuai Ujang Abdullah akhirnya memutuskan menolak perkara yang diajukan GKR Hemas dan Farouk Muhammad itu.

“Mengadili. Satu, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ujang saat membacakan putusan, di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (8/6-2017), selanjutnya membebankan biaya perkara kepada pihak GKR Hemas.

Alasan hakim menolak gugatan itu yakni karena pemanduan sumpah Wakil Ketua MA dalam pelantikan pimpinan DPD bukan merupakan ranah PTUN. Sebab, pemanduan sumpah merupakan acara seremonial kenegaraan.

Sedangkan yang dapat disengketakan di PTUN adalah keputusan bersifat konstitusi, seperti penetapan pimpinan DPD yang diketuai oleh OSO.

Meski putusan PTUN bersifat final, tetapi hakim mengatakan kedua belah pihak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK).

Pada persidangan sebelumnya, Rabu (24/5-2017), Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, yang menjadi saksi ahli dari pihak GKR Hemas menyatakan pemanduan sumpah oleh MA dalam pelantikan pimpinan DPD 4 April tidak sah.

GKR Hemas (foto kumparan)

GKR Hemas (foto kumparan)

Pasalnya, aturan masa Pimpinan DPD yang menyatakan 2 tahun 6 bulan telah dibatalkan oleh putusan MA. Masa kepemimpinan DPD sudah seharusnya kembali ke aturan sebelumnya, yakni lima tahun.

“Itu bertentangan sekali dengan isi makna putusan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Namun, pendapat itu berbeda dengan yang diutarakan saksi ahli dari pihak MA, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menyatakan pemanduan sumpah pimpinan DPD dengan ketua OSO sah. Sebab, Yusril menilai dengan putusan MA itu berarti DPD memiliki kekosongan peraturan.

“Kalau peraturan nomor satu (2017) itu dicabut, maka vakum, DPD harus membuat peraturan yang baru,” kata Yusril saat sidang ke-6 di PTUN Jakarta.

Kemudian, dengan kekosongan itu maka posisi pimpinan DPD juga kosong, sehingga pemilihan pimpinan DPD itu memang sudah seharusnya dilakukan.

Tetapi saat itu Yusril juga mengatakan, bahwa sengketa pemanduan sumpah oleh MA tidak dapat disengketakan di PTUN. Sebab pemanduan sumpah merupakan acara seremonial kenegaraan. *borneonusantaratime/kumparan



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *