Damai tapi Gersang


OSO vs Sarifuddin Suding
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Peristiwa politik paling menggelitik mengawali tahun politik 2018 di tanah air, adalah perpecahan di dalam tubuh Partai Hati Nurani Rakyat – disingkat Hanura. Terbelah menjadi dua kubu yang saling tuding dan saling membela diri.”

APA yang terjadi tersebut seakan memberikan pembenaran pada salah satu pandangan ahli pikir dunia, Niccolo Machiavelli yang hidup pada abad XVI (1469-1527). Menurut filsuf asal Florence – Italia ini, bahwa benih-benih perpecahan sudah nampak begitu sebuah kekuasaan dikuasai.

Kita tengoklah sekilas pada peristiwa saat prolog G30S/PKI dengan terbelahnya PNI (Partai Nasional Indonesia) menjadi dua, PNI Asu (Ali Surahman), dan PNI Osa-Osep. PNI Osa-Osep yang direstui pemerintah Orde Baru ini pun raib tatkala terbelah dengan munculnya PDI (Partai Demokrasi Indonesia). PDI pecah pula antara PDI dan PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan), sementara PDI sendiri sempat bertahan dengan mendapat julukan PDI kurus karena sebagian besar kadernya hengkang ke PDIP.

Demikian pula dengan partai Islam Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) tak lagi mesra ketika muncul Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang kemudian sejumlah kadernya melahirkan PP (Partai Persatuan) dan belakangan muncul Partai Bintang Reformasi (PBR). Seperti halnya PDIP, PPP masih eksis hingga 18 tahun usia era reformasi sekarang.

Lalu masih segar dalam ingatan kita ketika berakhirnya masa jabatan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, 2004-2009. Dua kubu mengatur taktik dan trick politik untuk menggantikan JK di kursi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin ini. Golkar pun terbelah kadernya, karena kalah bersaing dengan Aburizal Bakrie, lalu Surya Paloh mendirikan Ormas Nasdem cikal bakal Partai Nasdem (Nasional Demokrasi).

Namun Partai Nasdem tak luput pula dari karut-marut politik di tubuhnya, salah satu tokoh penting di situ – Hari Tanu, tak betah berlama-lama bersebahu dengan pemilik Metro TV itu. Maka sang pemilik MNC TV pun memproklamirkan partainya sendiri, Partai Perindo (Persatuan Indonesia).

Nah, disadari atau tidak, teori kekuasaan yang diajarkan Machiavelli (Teori Mach), telah larut juga di percaturan politik kita.  Bahwa kekuasaan harus direbut dengan cara apa pun, dan akan kau temui benih-benih perpecahan sudah ada begitu kekuasaan kau kuasai.

Paling anyar, benih-benih perpecahan dimaksud benar-benar telah menjadi buah perpecahan di internal Partai Hanura yang dibidani oleh Wiranto, Jenderal (Purn) yang kini Menko Polhukam.

Kisah bermula, ketika kubu Sarifuddin Suding, Sekjen pada partai yang sejatinya mampu membawakan suara hati nurani rakyat itu, dalam gelar sebuah rapat  mosi tidak percaya baru-baru ini memecat ketua umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO) dengan menunjuk Plt Ketua Umum, Marskal Madya (Purn) Daryatmo.

Ditempat terpisah, kubu OSO juga menggelar rapat yang salah satu agendanya adalah pemecatan Sekjen, Sarifuddin Suding Cs. Sementara Sarifuddin Suding CS segera pula melakukan musyawarah luar biasa (Munaslub).

Dalam aksi pecat memecat itu, kubu OSO seperti mendapat hembusan ‘angin surga’ ketika Ketua Dewan Pembina, Wiranto memastikan, partai besutannya tidak akan menyelenggarakan Munaslub, apalagi menurunkan sang Ketum (OSO) dari jabatannya.

Namun membingungkan,  sikap Ketua Dewan Pembina yang mendua, balik merestui Munaslub Kamis, (18 Januari 2018). Ada pesan singkat Ketua Dewan Pembina yang dibacakan dalam Munaslub, antara lain; “Untuk itu saya legowo dan akan mendukung sepenuhnya partai Hanura dipimpin orang-orang berkualitas, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal melalui proses konstitusi partai Hanura.”

OSO-Vs-Syarifuddin Suding

Inti permasalahan huru-hara di Partai Hanura, seperti dituding kubu  Suding selain beberapa dosa pelanggaran pada AD/ART partai, adalah terkait mahar politik bagi calon kepala daerah dan tak jelasnya keuangan partai meliputi Rp.200 miliar. Hal ini dianginkan oleh kubu Sarifuddin Suding akan dipolisikan.

Tak terima atas tudingan kubu Suding, OSO akan balik mempolisikan seteru politiknya di internal partai itu sebagai pencemaran nama baik.

Belakangan Ketua Dewan Pembina (Wiranto) yang mengaku tidak berada di mana-mana, sudah pula mendamaikan kubu OSO dan kubu Daryatmo, Ketua Umum Partai Hanura  versi Munaslub.

Kubu Daryatmo meskipun dapat menerima islah (damai), namun menolak menyabut laporan ke polisi  hal-ihwal dugaan adanya penggelapan uang partai sebesar Rp.30 miliar. Laporan Polisi :  LP/106/I/2018/Bareskrim, Selasa 23 Januari 2018. Jadi islah oke, lapor polisi juga oke.

Oke-okean tersebut bermula dari sikap Ketua Dewan Pembina, Wiranto yang tidak kemana-mana. Padahal AD/ART mana pun menuntut ketegasan. Saya jadi rada bingung dan heran, sekaligus takjub;  mempertahankan OSO oke, dukung Munaslub juga oke, mendamaikan juga oke, lalu Daryatmo Cs lapor polisi juga oke.

Ini tragedi politik, apa lelucon politik sih? Damai oke, lapor polisi juga oke, artinya huru-hara di Hanura masih bergelora. Semoga huru-hara di Hanura tak berdampak menjadi partai gurem.  Nah, Kalau begitu okelah, saya sebut saja damai ala Partai Hanura ini sebagai “Damai tapi Gersang”. Oke? (Pontianak, 26 Januari 2018)

*Penulis Pimred borneonusantaratime, mantan Biro Litbangkum Alumni FH Universitas Panca Bhakti, Pontianak.



Komentar anda:

komentar



(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *