Bentrok, Menko Kemaritiman – Luhut Panjaitan vs Menteri Kelautan dan Perikanan – Susi Pujiastuti


[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy“Ada perintah langsung yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman – Luhut Binsar Panjaitan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan – Susi Pujiastuti, namun ditentang dan mendapat perlawanan dari wanita menteri yang satu ini.”

BAHWA ada pun perintah tersebut, mengenai penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia untuk dihentikan. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pelarangan ini merupakan perintah langsung dari dirinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

“Sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi tahun ini. Ini perintah! Sudah cukuplah itu,” kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (8 Januari 2017). Dikutip borneonusantaratime dari kumparan.com

Keputusan itu, kata Luhut, karena aksi penenggalaman kapal pencuri ikan yang telah dilakukan Susi selama 3 tahun belakangan ini dinilai sudah cukup menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tegas. Saat ini, fokusnya diubah bagaimana meningkatkan produksi ekspor ikan.

Bagaimana penangkaran ikan ini jalan, kata Luhut, misalnya ikan napoleon yang ditangkar di Natuna ada 35 ribu ekor bisa diekspor. “Presiden sudah perintahkan semua investasi yang membawa kebaikan itu kita lakukan,” katanya.

Selain penangkaran ikan, masalah produksi ikan agar menghasilkan nilai jual tinggi juga jadi fokus pemerintah. Dia melihat, packing frozen lebih menjual dibanding pengalengan.

“Kita pengen ikan bisa dibawa dengan kapal terbang sehingga nilainya lebih tinggi. Misalnya di Maluku Utara ada lapangan terbang. Bawa pesawat langsung ke Jepang. Harga ikan tunanya akan lebih tinggi. Ini nilai tambah buat daerah,” jelasnya.

Meski begitu, Luhut tidak menampik jika ke depannya bisa saja penenggalaman kapal diberlakukan lagi. Tapi untuk tahun ini, kegiatan itu dihentikan dulu.

Susi yang juga menghadari Rapat Koordinasi bersama Luhut, langsung masuk ke dalam mobilnya usai rapat selesai dan enggan memberikan pernyataan.

penenggelaman kapal nelayan asing

Namun saat dihubungi kumparan.com, menanggapi hal itu, Susi menjelaskan soal penyitaan atau pun pemusnahan kapal asing pencuri ikan merupakan keputusan pengadilan. “Saya hanya melaksanakan putusan pengadilan. Negara kita ‘kan negara hukum,” katanya.

Menurutnya, kapal asing pencuri ikan yang selama ini ditenggelamkan karena memang sudah diputus pengadilan dan sudah incraht untuk dimusnahkan. Sementara yang belum diputus untuk dimusnahkan, statusnya sebagai sitaan untuk negara.

“Kalau putusan pengadilannya begitu (ditenggelamkan) ya harus dieksekusi. Kalau tidak ya pelanggaran atau contempt of court,” tandas Susi. Dia menambahkan, selama ini dia menjalankan hukum dan kebijakan pemerintah atas restu Presiden Joko Widodo.

“Jadi salah kalau ada yang beranggapan penenggelaman kapal itu sebagai aturan hukumnya Susi,” ujarnya. Susi pun bersikukuh akan tetap menenggelam kapal nelayan asing termasuk kapal nelayan asing yang berbendera Indonesia . Selama tiga tahun belakangan, Menteri KP Susi Pujiastuti telah menenggelamkan 363 kapal nelayan ilegal

Susi menyatakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan merupakan perintah undang-undang, yakni UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan. “Mohon disosialisasikan, bahwa penenggelaman kapal dan larangan penggunaan ABK asing diatur UU Perikanan,” tegas Susi saat dikonfirmasi kumparan (kumparan.com), Senin (8 Januari 2018). *borneonusantaratime/kumparan

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.