Soal Adanya Institusi Pesan 5.000 Senjata, Jendral Gatot Nurmantyo: Selain TNI/Polri, Saya Serbu Kalau Ada


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (foto;istimewa)Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (foto;istimewa)
[ A+ ] /[ A- ]

pita-merah-please-share

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Publik dibuat kaget dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Orang nomor satu di TNI tersebut membeberkan ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal.”

TAK tanggung-tanggung, pernyataan tersebut diungkapkan Gatot saat acara silaturahim dengan para purnawirawan jenderal TNI di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22 September 2017).

Hadir dalam acara tersebut, Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn)TNI Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono. Selain itu hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agung Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy.

Selain itu, Gatot menyebutkan bahwa institusi tersebut memesan ribuan senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri.

“Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” tukas mantan KSAD tersebut.

Empat-Tahun-Tetap-Bersama-borneonusantaratime

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluruskan peryataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan, ada institusi tertentu mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan lima ribu senjata secara ilegal.

“Saya lebih condong pada karena itu sudah disampaikan ke publik, maka kemudian panglima menyampaikan pada atasannya, atasan beliau kan Presiden itu disampaikan ke Presiden dan direspon dengan baik oleh Presiden diklarifikasi dari pada itu kemudian menjadi isu bahwa itu seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak,” kata Arsul di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23 September 2017).

Agar tidak menjadi polemik di masyarakat atas peryataan panglima TNI itu, kata Arsul, Pemerintah harus segera mengklarifikasi.

“Kan begini Presiden harus menyampaikan dulu secara jelas. Biar Presiden yang mengklarifikasi. Presiden ini karena bertanggungjawab tertinggi, ya setelah Presiden apakah bilang yang mengklarifikasi Pak Wapres atau Menkopolkam itu boleh saja,” tandasnya.*borneonusantaratime/teropongsenayan



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *