ICW Ajak Masyarakat Awasi Dana Bansos Digunakan untuk Kepentingan Politik Pribadi Calon Kepala Daerah


ICW-Diseminasi Hasil Survey Anti Korupsi 2017 di Pontianak
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Masyarakat harus berperan aktif dalam pengawasan dana Bansos maupun dana Desa,  agar tidak dipolitisasi dana Bansos dan atau dana Desa itu sendiri.  Bahwa dana Bansos  bukan dari kantong sendiri para calon kepala daerah, melainkan  anggaran negara.”

MENJELANG Pilkada serentak 2018, dana Bantuan Sosial (Bansos) di tiap daerah mulai meningkat. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, peningkatan dana Bansos antara 20 – 50% sebagai upaya untuk menggumpulkan dana politik calon kepala daerah pertahana maupun para bakal calon kepala daerah lainnya. Itu dengan memanfaatkan sumber dana dari negara demi kepentingan pribadi para calon kepala daerah.

Seperti disampaikan oleh Almas Sjafrina, Divisi Political Corruption (ICW) pihaknya, sedang melakukan pengawasan terhadap dana Bansos, dana Desa atau dana-dana lainnya di tiap daerah yang mengikuti Pilkada serentak, karena saat ini dana Bansos mulai merangkak naik dari biasanya.

Berdasarkan dari kajian ICW pada pemilihan kepala daerah dan caleg di daerah pada tahun 2014, menemukan adanya peningkatan kisaran 20 hingga 50 persen dari dana bansos yang telah ditentukan.

“Jelang Pilkada mendatang, pasti ada pengumpulan modal untuk Pilkada, dan dana tersebut itu salah satu dari Bansos dan dana Desa. Baik itu calon petahana maupun bukan petahana dengan cara legal maupun ilegal,” ujarnya, Selasa (15 Agustus 2017), dalam acara Diseminasi Hasil Survey Anti Korupsi, di salah satu hotel di Kota Pontianak, Kalbar.

Planet-Computer

Dalam kegiatan penyadaran untuk masyarakat guna antisipasi pengunaan dana Bansos, dikatakan, yaitu  dengan memperkuat pengawasan dari masyarakat di tingkat  desa hingga di tingkat  kota dari politisisasi dana Bansos, demi kepentingan para bakal calon kepala daerah.

Djournal Cafe & Resto.jpg

“Masyarakat harus berperan aktif dalam pengawasan dana Bansos maupun dana Desa agar tidak dipolitisasi dana Bansos itu sendiri.  Bahwa dana Bansos ini bukan dari kantong sendiri para calon kepala daerah – melainkan  anggaran negara,” pungkasnya. *borneonusantaratime

*editor: effazola



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *