Astarfirullah… Setelah Gagal Dana Haji, Pemerintah Incar Dana Zakat Umat Islam


Dana-Zakat-Umat
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Setelah dana haji ditolak publik untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemerintah mengincar dana zakat. Karenanya, umat menolak ide Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati (SMI) yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak.”

PEMERINTAH diingatkan jangan pernah berpikir untuk mengambilalih pengelolaan zakat, karena dana itu milik umat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Pemerintah tidak boleh terlalu dominan dalam urusan mengatur masalah ibadah, khususnya pengelolaan zakat. Selain itu pemerintah jangan pernah berpikir untuk mengambilalih pengelolaan zakat, karena sudah diberikan kewenangan kepada Baznas,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), H Ikhsan Abdullah kepada Harian Terbit, Kamis (24/8/2017).

Ikhsan mengemukakan, persoalan zakat juga berkaitan dengan kewajiban individu umat Islam kepada Allah SWT yang disalurkan boleh masing-masing secara perseorangan maupun secara kolektif.  Penyalurannya bisa melalui Baznas atau badan-badan amil zakat di lngkungan tempat tinggal masing-masing, biasanya di masjid-masjid atau surau.

Sebagai badan yang diberikan otorisasi oleh Negara, sambung Ikhsan, maka  Baznas eksistensinya telah diatur  di dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014. Mengenai eksistensi Baznas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 23 th 201, yakni  Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Ada perbedaan yang mendasar antara zakat dengan pajak.

Pajak, kata Ikhsan, merupakan kewajiban warga Negara kepada Negara melalui kantor pajak sesuai dengan Ketentuan UU Perpajakan.  Sedangkan Zakat adalah kewajiban umat Islam kepada Allah SWT yang tata caranya diatur sesuai syariat Islam. Jika disalurkan melalui lembaga atau pihak ketiga maka diwajibkan adanya Amil zakat yang keberadaannya telah diatur sesuai syariat Islam.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, pada prinsipnya pemerintah tidak boleh terlalu dominan dalam hal pelaksanaan ibadah. Pemerintah seyogyanya hanya memberikan supporting dan memfasilitasi masyarakat yang akan membayar Zakat, karena Zakat itu adalah perintah agama.

Infrastruktur

Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) DR. Ismail Rumadan mengatakan, pengelolaan dan penggunaan dana zakat sudah sangat jelas ketentuannya dalam Al Qur’an. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan zakat. Oleh karenanya dana zakat tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain, apalagi untuk membangun infrastruktur. Jika  pemerintah serius untuk gunakan dana zakat, syaratnya harus berlakukan dahulu hukum Islam, sebab perintah untuk penggunaan dana zakat itu dasar hukumnya adalah Al Qur’an.

“Pemerintah ini sudah kehabisan akal dan cara utk mendapatkan sumber  pendanaan, terutama untuk mendanai infrastruktur yg sudah terlanjur jadi jargonnya Jokowi,” paparnya.

Ketua Lembaga Dakwah Front (LDF) DPP FPI, Novel Bamukmin mengatakan, zakat itu amanat umat Islam yang mampu kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) dan pemerintah harus mendukung serta membantu pengelolaanya agar zakat itu sampai kepada yang berhak dan merata. Jika dana zakat dijalankan dengan benar maka insya Allah kemiskinan bisa teratasi di Indonesia.

“Agar zakat merata dan punya nilai yang berkualitas maka pemerintah harus cerdik mengatur zakat yang masuk. Selain itu juga mendata muslim yang mampu agar mengeluarkan zakat harta dan bisa bisa diupayakan mengejar dengan maksimal bagi mereka yang mampu membayar zakat sebagaimana halnya pemerintah mengejar para wajib pajak,” paparnya.

Karena zakat  dari umat Islam, sambung Novel maka peruntukannya untuk umat Islam dan demi kemakmuran rakyat yang berhak nerima zakat. Pastinya umat Islam akan mengupayakan lewat berbagai prosedur untuk meminta Menag menyetop atau bisa menghentikan upaya pemerintah untuk memakai dana zakat dan juga dana haji.  “Kami juga akan meminta MUI bersikap tegas agar memberikan fatwa tentang haramnya memakai dana zakat yang dipakai bukan semestinya,” tegasnya.

Sri Mulyani

Sri Mulyani (kumparan)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, ‎potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Angka ini hampir sama dengan jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per tahun.

“Ada Rp 217 triliun potensi zakat atau sama dengan penerimaan negara bukan pajak. Ini lebih dari 10 persen anggaran pemerintah.‎ Ini sangat menjanjikan. Tapi hanya 2 persen yang mampu dikumpulkan melalui Baznas,” ujar dia di Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Sri mengemukakan, agar potensi zakat ini bisa optimal, maka metode pengumpulannya harus seperti pajak. Sebab, pada dasarnya zakat sama seperti pajak yang dikumpulkan untuk pembangunan.

“Kita harus mengedukasi untuk yakinkan agar pengelolaan dana ini, karena hampir sama dengan pajak. Anda membayar dan tidak mengharapkan itu kembali. Ini bagian dari Anda sebagai warga negara harus bayar pajak, dan sebagai muslim ada keyakinan harus bayar zakat. Ketika bayar pajak digunakan untuk tujuan pembangunan melalui pemerintah,” tandasnya.*borneonusantaratime/hanter



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *