Wow! APBD Kalbar Bocor Rp.200 Miliyar, Meriahkan Kebocoran di 34 Provinsi


Duit dan Tuyul
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy“Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan adanya kebocoran anggaran antara tahun 2015-2016 pada 34 provinsi dengan total potensi kebocoran menyapai Rp15.083.175.086.687. Terjadi karena selama ini ada ‘main mata’ antara legislatif dengan eksekutif agar ‘aman’ dalam permainan proyek-proyek APBD.”

SEPULUH BESAR provinsi yang menyumbangkan angka potensi kebocoran anggaran tersebut adalah:

Pertama Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan anggaran paling besar di Indonesia, juga merupakan daerah paling besar potensi kebocoran anggarannya. Selama kurun waktu dua tahun, 2015 s/d 2016, total potensi kebocoran daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok-Djarot Saiful Hidayat ini, sebesar Rp12.429.265.632.192.

Kedua, Prov. Maluku potensi kebocoran anggaran sebesar Rp.821.814.307.032. Ketiga, Jambi Rp.565.679.670.491; Keempat, Jawa Timur Rp.203.329.462.583; Kelima, Papua Rp.157.765.423.137; Keenam, Riau Rp.155.490.259.415; Ketujuh, Jawa Barat Rp.119.681.779.790; Kedelapan, Sumatera Selatan Rp.60.592.055.389; Kesembilan, Sumatera Barat Rp.58.668.059.748; dan Kesepuluh, Lampung Rp.46.066.501.844.

Sementara menurut koran Suara Pemred yang terbit di Pontianak, (Selasa, 11 Juli 2017), APBD Kalbar berpotensi bocor Rp.204.059.963.460 dalam kurun waktu 2005-2016. Bahkan dalam 2010-2016 saja, Kalbar ‘menyumbang’ potensi kebocoran anggaran menyapai Rp.94.211.261.483. Temuan ini seakan mematahkan prestasi Pemprov Kalbar dalam lima tahun berturut mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar.

“Tingginya potensi kebocoran anggaran seperti diatas, Pemerintahan Jokowi tidak punya opsi apapun, malahan mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota DPRD,” terang Koordinator Advokasi Center for Budget Analysis (CBA), Sadam Bustamal, seperti dilansir Nusantaranews.co, Senin, 10 Juli 2017.

Sebetulnya yang harus keluar itu, kata Sadam, payung hukum untuk memperkuat agar DPRD intens melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

“Namun apa dikata yang muncul malah PP nomor 18 tahun 2017. PP tersebut tidak lain hanyalah dalih Pemerintah Jokowi untuk menaikan pendapatan anggota DPRD secara halus agar tidak diketahui Publik,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa kenaikan pendapatan DPRD melalui PP ini, hanya bikin anggota dewan makin kaya dan makmur. Bisa jadi, Pemerintah Jokowi berharap dengan ditertibkannya Peraturan pemerintah agar anggota DPRD tidak melakukan korupsi lantaran gaji atau pendapatan mereka sudah dinaikkan.

“Padahal tingginya kebocoran anggaran perprovonsi seperti diatas, bukan karena pendapatan DPRD itu kecil. Tetapi, selama ini, ada ‘main mata’ antara legislatif dengan eksekutif agar ‘aman’ dalam permainan proyek proyek APBD,” tegas Sadam.

“Sehingga DPRD yang punya kewenangan dalam mengawasi eksekutif menjadi lumpuh agar juga mendapat proyek dari APBD. Oleh karena kewenangan pengawasan DPRD lumpuh, maka kebocoran anggaran sebesar Rp.15 triliun, tidak bisa dihindari,” sambung Sadam. *borneonusantaratime/nusantaranews/suarapemred



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *