Kursi Panas Gubernur Ahok


Kursi Panas Gubernur
[ A+ ] /[ A- ]

Oleh, Effendy Asmara Zola

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta dewasa ini ada yang menyebut merupakan perebutan Kursi Panas Gubernur DKI Jakarta. Itu sah-sah saja.”

SAYA merasa lebih tepat dan lebih suka menyebutnya ‘Kursi Panas Gubernur Ahok’. Mengapa, karena selama ini dalam situasi pra/pasca Pilkada Gubernur DKI dari masa ke masa berlangsung normal-normal saja. Tak ada yang panas atau dibuat panas gubernurnya atau oleh calon atau pasangan calon kepala daerah ibukota Republik ini.

Namun Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) memang beda. Ahok yang hanya mujur jadi gubernur karena menggantikan kursi gubernur sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) yang melangkah ke RI 1, bertingkahlaku bak kompor yang bikin panas seantero panci.

Mulai dari mulut yang kalau boleh diibaratkan ‘bau bensin’ hingga mimik wajah yang diharimau-harimaukan, hingga telunjuk yang main tunjuk sana-sini, tanpa menyadari padahal tiga jari lainnya menunjuk diri sendiri. Sampai-sampai dan satu-satunya orang yang berani menyemprot Ahok, adalah pejabat negara yang selevel dengan dirinya, yakni Gubernur Jawa Tengah – Ganjar Pranowo.

Ganjar pernah menegur Ahok, bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak sembarangan dan dapat diatur-atur sendiri. Terkait penolakan Ahok hal cuti menjelang Pilkada.

 Negara ini,kata Ganjar, bukan lahir kemarin sore. “Negara ini lahir dari orang orang pintar semuanya. Kalau cuti itu yang dudukin (jabatan Gubernur) bukan setan loh. Ada wakilnya. Kalau wakilnya tidak ada, bisa ditunjuk loh, atau ada sekda,” ujar Ganjar kepada wartawan di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Jumat (5 Agustus 2016).

Pernyataan Ganjar menanggapi sikap Ahok yang menolak cuti saat memasuki masa kampanye,

Kita pun tak heran, dalam percaturan birokrasi, Ahok jangankan kalah, remis pun dia tak hendak. Selalu dia yang benar tak pernah salah. Dia tak sungkan menuding hasil audit BPK RI dengan melontarkan kata ‘ngaco’, menyebut ‘maling’ pada seorang ibu yang kesandung urusan KJP (Kartu Jakarta Pintar) anaknya, hanya karena tak paham urusannya, lalu mengumbar kata ‘centeng’ terhadap salah satu walikota yang nota bene bawahannya and so on and so on.

Paling anyar yang terus bikin kursi jabatannya panas, ketika dia tak segan-segan masuk ke koridor  yang  bukan haknya – tak  patut dia masuki apa pun alasannya. Ahok pun menuai tuntutan menodai Al’Quran ayat 51 Surat Almaidah yang menyeretnya ke depan meja hijau yang hingga saat ini belum vonis.

Andai hari itu Ahok tak menyentuh-nyentuh Almaidah 51, saya yakin takan terjadi kegaduhan yang berkepanjangan. Maka Ahok pun masuk ke dalam mulut harimau yang ada di mulutnya sendiri, ‘Mulutmu Harimaumu’

Saya ingin coba melawan lupa, bukan angin panas dari Kepulauan Seribu itu saja yang dia hamburkan, beberapa hal sebelumnya yang melukai hati ini pernah dia lontarkan. Namun sebagai umat yang beragama rahmatan lilalamin, kita bisa menahan diri, Innalahamaasyabirin.

Dan saya – juga  kita, rasanya tak perlu melawan lupa – karena tetap ingat, ketika Ahok masuk ke ranah Syi’ar Islam. Ahok melarang pemotongan hewan Qurban di kantor-kantor, sekolah-sekolah dan tempat umum lain dengan alasan  mengotori kebersihan Jakarta, dan darah hewan Qurban yang disembelih disebut bisa menimbulkan penyakit.

Budaya nenek-moyang dengan kemeriahan penyembelihan hewan Qurban di tempat –tempat terbuka pun terlecehkan. Bahkan kebiasaan menjual hewan Qurban di pinggir jalan umum, dianggap mengganggu lalu lintas. Kemeriahan pun terasa hambar, karena Ahok menunjuk konconya sebagai kontraktor penyembelihan hewan Qurban, PT.Dharma Jaya. Pemotongan hewan Qurban pun diharuskan di rumah pemotongan hewan (RPH) Ruminantia, Cakung dan Pulogadung, Jakarta Timur. Dibuatlah paying hukum Instruksi Gubernur 168/2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan.

Instruksi yang membuat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang Tokoh dan Budayawan Betawi – Ridwan  Saidi, menilai kebijakan  Ahok sangat tidak bijak dengan membatasi warga untuk mencari nafkah

“Mereka bukan orang yang mencari kaya, tetapi hanya sekadar mencari tambahan nafkah buat makan,” ‎kata Ridwan Saidi berang.

Sampai di situ, kegaduhan yang dimunculkan Ahok tak begitu reaktif, kita masih bersabar dan banyak diam. Begitu pula tatkala Ahok dengan wacananya melarang anak sekolah memakai hijab dengan bumbu ujaran, bahwa jilbab anak sekolah tak sebagus serbet di dapur rumahnya. Duuuh, reaksi ada tapi kita masih berada di bawah naungan Innalaha maasabirin.

Ketika Ahok melarang tablirg akbar di taman Monas dengan dalih tak ingin kawasan Monas tercemar sampah dan terinjak-injak, masih bisa dibilang sah-sah saja dalihnya. Namun hujatannya amat menyayat, “Memang kalau di Masjid Istqlal, doa tidak didengar Tuhan?”

Masih banyak hal lain yang dimuntahkan  mantan Bupati Belitung Timur itu dari kursi panas jabatan gubernurnya di ibukota Republik ini. Mulai dari gagasan penghilangan kolom Agama di KTP hingga yang paling anyar ketika Ahok dengan seragam dinasnya melempar kompor panas dari Kepulauan Seribu itulah – yang membuat Buni Yani malah terbalik jadi tersangka. Betapa lucunya hukum di negeri ini. Reaksi pun berkepanjangan tak cuma dari DKI Jakarta, tapi dari segenap penjuru tanah air. Aksi demi aksi mengalir membuat bulu roma bergidik, karena pekik takbir bukanlah koor paduan suara.

Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok benar-benar telah memanfaatkan Teori Machiavelly secara massif, bahwa kekuasaan harus direbut dengan cara apa pun. Apabila kekuasaan sudah didapat, bersikaplah seperti seekor Srigala dengan raungannya agar tidak takut pada auman Harimau, sekaligus menjadi Pelanduk agar tidak masuk perangkap petani. Lalu jadikan para pengikutmu (rakyat) seperti kambing-kambing.

Selanjutnya Nicollo Machiavelly pada bukunya IL Principle menekankan, seorang Raja (baca; penguasa) harus pandai  berbohong jika kebohongan itu baik baginya.

Teori Mach tergambar jelas dengan sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan kursi panas jabatannya. Olehkarena itu kursi panas Gubernur Ahok harus didinginkan oleh gubernur baru pada Pilkada 19 April 2017 menjadi kursi adem, sejuk, oleh gubernur yang santun, beretika, tanpa money politic atau tidak curang ketika meraihnya, agar tidak selalu gelisah duduk di kursi yang panas. *borneonusantaratime

(Jakarta, 14 April 2017)



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *