Faizal Assegaf: Kasus Terkesan Ditutupi KPK maupun Kejaksaan, Anies-Sandi Harus Berani Bongkar Kebocoran APBD DKI Rp.17,5 Triliun


Ahok-Doromg-Segerobak-Duit
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Pemberantasan KKN dan upaya transparansi APBD DKI Jakarta harus mendapat prioritas serta perhatian serius dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.”

SEHINGGA dapat dipastikan bahwa kepemimpinan baru Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) ingin mewujudkan pemerintahan yang amanah, jujur dan bersih dari praktek KKN.

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menyebutkan, merujuk pernyataan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto 31 Januari 2017, bahwa telah terjadi kebocoran APBD DKI senilai Rp 17,5 triliun.

“Pernyataan mantan Danjen Kopasus atas dasar temuan para ahli dan memiliki data yang valid,” tegas Faizal dalam pesan whatsappnya yang diterima redaksi (rmol), Selasa (25 April 2017).

Publik berharap kebocoran APBD dengan angka yang fantastik tersebut perlu diusut. Hal ini mengingat, sejak Jokowi menjabat gubernur hingga berganti ke Ahok, ia menilai APBD DKI seolah menjadi kotak hitam.

“Banyak kasus yang telah diadukan ke KPK maupun Kejaksaan, tapi terkesan ditutupi,” imbuhnya.

Faizal menambahkan, perlu adanya terobosan dan keberanian untuk membongkar berbagai modus kebocoran APBD DKI.

Aneka skandal APBD DKI yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi maupun Ahok, tegas dia, tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.

“Kasus TransJakarta, skandal pembelian lahan RS Sumber Waras dan aneka kasus KKN lainnya yang telah berakibat merugikan negara harus diungkap secara tuntas,” ujarnya.

Faizal mengingatkan, publik butuh jaminan bahwa Anies-Sandi memiliki komitmen dalam pemberantasan KKN.

“Siapapun pelakunya harus diseret ke jalur hukum!” tutupnya.*borneonusantaratime/rmol 



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *