Dinilai Tak Logis Pemindahan Ibukota Negara ke Pontianak


Monas - Tugu Khatulistiwa
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat, dinilai merupakan wacana yang mustahil dan tidak logis.”

ALASANNYA, butuh kajian mendalam mulai revisi hukum, pembiayaan hingga prospek pelayanan public termasuk komunikasi kedutaan besar.

“Mustahil dan tidak logis,” ujar anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra – Nizar Zahro kepada wartawan, dalam diskusi rutin Media Center DPR Senayan, Kamis (13 April 2017). Dilansir suratkabar Pos Kota, Sabtu (15 April).

“Bagaimana mau dipindahkan, lha dasar hukumnya saja belum pernah diajukan, apalagi skema pembiayaan yang menyapai Rp.150 triliun.” Revisi Undang-Undang No.29/2007 terkait lokasi ibukota negara (Indonesia) di Jakarta, katanya, membutuhkan kajian dan pembahasan mendalam untuk merealisasikan kepindahan Ibukota Indonesia.

Soal pembiayaan pun, ia melanjutkan, merupakan kemustahilan yang dibiayai dengan alokasi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN).

Hanya, sambung Jhony G.Plate dari Fraksi Nasdem, optimisme perlu dibangun lantaran kondisi Jakarta sebagai ibukotanegara sudah tidak memungkinkan. Mulai kemacetan lalulintas yang memboroskan bahan bakar minyak (BBM) Rp.14 triliun /tahun. Kemudian kondisi daratan menyusut di bawah permukaan laut  akibat abrasi air laut, hingga pemusatan ekonomi yang menyebabkan minimnya pemerataan ke daerah.

“Pemindahan ibukota negara itu persoalan nasional, bukan perasaan. Bisa saja ibukota tetap di Jakarta, tetapi perdagangan dipindahkan. Seperti dilakukan banyak ne & Lenin gara,” ujarnya seraya menyontohkan Australia dengan Canberra & Sidney, Turki dengan Istambul & Ankara, Rusia dengan Moscow & Lenin/Pitsburg, serta Malaysia dengan Kuala Lumpur & Putrajaya. *borneonusantaratime/poskota



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *