Budi Waseso di Pontianak: Pengedar Narkoba Harus Dihadapi dengan Cara Gila


Budi Waseso di Pontianak 1842017 - Copy
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Tidak ada cara lain dalam menghadapi para pelaku pengedar narkoba, harus dilakukan dengan cara gila, karena para pelaku narkoba adalah manusia-manusia yang tidak lagi waras.”

HAL tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) – Komjend  Budi Waseso di Mapolda Kalbar, Selasa (18 April 2017).

“Yang kita hadapi orang gila, jadi kita harus hadapi dengan cara gila juga. Mereka sudah tidak waras, kita jangan ragu-ragu. Bungkus saja itu semua. Tidak ada pelanggaran HAM, karena dia (pelaku kejahatan narkoba) yang melanggar HAM berat,” kata dia, dalam pengarahan di hadapan Pangdam XII Tanjungpur – Mayjen  TNI Andika Perkasa, Kapolda Kalbar – Irjen Musyafak, dan Kepala BNNP Kalbar – Brigjen  Pol Nasrullah.

BNN, lanjut Buwas – panggilan  akrab Budi Waseso, sudah dilengkapi dengan senjata, maka sudah seharusnya senjata tersebut digunakan. Jangan jadikan pajangan. Kejahatan narkoba di Indonesia sudah sangat luar biasa. “Maka jangan ragu menghadapi mereka,” pesannya pada seluruh jajaran kepolisian daerah Kalbar, BNNP Provinsi dan BNNK se Kalimantan Barat.

Buwas juga menjelaskan, bahwa uang yang digelontorkan masyarakat Indonesia untuk membeli narkotika senilai Rp.72 triliun pertahun. Katanya lagi, sesuai dengan data yang selama ini berhasil diungkap, sedikitnya 11 negara diseluruh dunia menjadikan Indonesia menjadi pangsa pasar utama.

Dari 11 negara itu, kata dia, ada 72 jaringan internasional. Negara-negara itu diantaranya  Australia, Amerika Serikat, Cina, Taiwan, Filipina. Negara-negara tersebut semuanya melalui Malaysia dan Singapura untuk masuk ke Indonesia.

“Indonesia darurat narkoba, Pak Presiden sudah memerintahkan secara langsung perang terhadap narkoba. Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar di Asean,” paparnya.

Buwas menambahkan,  tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang bebas narkoba. Dari tingkat provisi sampai pada jajaran RT/RW di desa tidak bisa mengklaim bebas dari narkoba. “Semua institusi ada yang mewakili yang makai narkoba. Tidak ada yg kelompok bebas dari narkoba. Ini bukti darurat narkoba,” tegasnya. *borneonusantaratime



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *