Jusuf Kalla: PP 60/2016 Sudah Ditandatangani Presiden, Tidak Mungkin Ditarik Lagi


Wapres Jusuf Kalla (Net)Wapres Jusuf Kalla (Net)
[ A+ ] /[ A- ]

logo-bnt-baru-2016-copy“Mau apa lagi kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, bahwa  PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap berlaku karena sudah ditandatangani presiden.”

SEPERTI diketahui pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengatur beberapa hal terkait tarif baru pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Antara lain mengenai penambahan atau kenaikan tarif untuk pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Semua tarif baru tersebut mulai diberlakukan pada 6 Januari 2017.

Dalam penjelasannya JK mengatakan, PNBP selalu dievaluasi setiap jangka waktu tertentu, dan  tentu sebelumnya sudah ada komunikasi antara kementerian terkait.

“Karena itu dalam bentuk PP jadi yang memutuskan presiden. Jadi memang pasti bukan polisi yang memutuskan, bukan Menkeu, karena bentuknya PP atau Perpres,” katanya.

“Begitu sudah ditandatangani ya berlaku, tidak harus ditarik lagi,” kata Wapres di Jakarta hari ini, Jumat (6 Januari 2017).

Untuk kendaraan roda dua dari Rp.50,000 naik menjadi Rp.100,000,  roda empat dari Rp.75,000 menjadi Rp.200,000.

Kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Besaran tarifnya dari Rp.80.000 untuk roda dua dan tiga menjadi Rp.225.000 dan kendaraan roda empat dari Rp.100.000 menjadi Rp.375,000. *borneonusantaratime

*editor: effazola



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *