Tidak Boleh Ada Bangunan di Garis Sempadan Sungai


Pemasangan PapanPengumuman  Garis Sempadan Sungai.Pemasangan PapanPengumuman Garis Sempadan Sungai.
[ A+ ] /[ A- ]

logo-bnt-baru-2016-copy“Pemasangan Papan Pengumuman mengenai Peraturan Zonasi Kawasan Bebas Bangunan Tepian Sungai Kapuas, dilakukan oleh instansi terkait, Rabu (16 November 2016).”

 DALAM hal itu yang turun ke lapangan memasang papan pengumuman tersebut di beberapa titik tepian Sungai Kapuas adalah dari Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) – dilakukan  oleh Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III – Andri  Novasari ST., MA., dan dari Dinas Cipta Karya, Bangunan dan Tata Ruang Kota Pontianak.

“Hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, dan lebih ke arah pencerahan, dalam aturan wilayah Sempadan Sungai tidak boleh ada bangunan,” kata Andri. Karena di dalam aturan yang ada, 15 meter dari Sepadan Sungai tidak boleh ada bangunan, agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya.

Selain itu, paparnya, agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal. Itu sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai, dan agar daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

“Untuk saat ini, masyarakat yang melanggar masih diberikan sangsi administratif, tapi jika telah disosialisasikan, maka bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sangsi sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.  Jika telah dipasang pengumuman ini, maka akan disangsi pidana sesuai UU No. 26 tahun 2007 dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun dan denda Rp. 500 juta, dan didukung dengan Perda Kota Pontianak No. 2 tahun 2013.

Selain Garis Sepadan Sungai (GSS) , juga akan dipasang pengumuman mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah Batu Layang. “RTH itu nantinya juga merupakan kawasan tanpa pemukiman, yang tidak boleh dibangun bangunan,” jelasnya pula.

Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dinas Cipta Karya Bangunan dan Tata Ruang Kota Pontianak – Derry  Gunawan menyebutkan, jika 15 meter dari barau Water Front yang akan dibangun bebas dari bangunan. “Limabelas meter dari barau tidak boleh ada bangunan pribadi dari masyarakat, kecuali bangunan publik seperti dermaga, dan tempat wisata lainnya,” jelasnya.

Menurut Derry, kedepan Pemerintah Kota Pontianak akan menata tepian Sungai Kapuas menjadi Water Front City. GSS juga sebagai daerah pengaman, apabila terjadi air pasang masih ada ruang untuk air. Apabila bangunan berdiri di bagian GSS, dikatakannya,  akan membahayakan penghuni bangunan tersebut.

Untuk di Kota Pontianak ini menurutnya, sebagian GSS-nya sudah tertata dengan baik, tapi tidak dipungkiri bahwa masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan GSS yang ada. “Memang masih banyak bangunan yang berada di GSS, dan kedepan kita akan tertibkan. Selain itu, kita juga akan memperketat izin bangunan yang akan dibuat di tepian sungai dengan memperhatikan jaraknya. Jika memang masih masuk dalam GSS maka izin bangunan tidak akan dikeluarkan serta akan disarankan untuk mundur lagi dari tepian,” jelasnya.

Mengenai apakah masyarakat yang sudah memiliki rumah dan atau bangunan lainnya saat ini di Tepian Sungai Kapuas masuk dalam GSS, apakah akan mendapatkan ganti rugi jika bangunannya dibongkar? Kabid Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dinas Cipta Karya Bangunan dan Tata Ruang Kota Pontianak – Derry Gunawan menyatakan, bagi masyarakat yang memiliki alas hak jelas maka akan mendapatkan ganti rugi. Tapi jika tidak memiliki alas hak yang jelas maka tidak akan mendapatkan ganti rugi. *borneonusantaratime



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *