Reformasi Hukum Besar-besaran


neraca-waspada-go-id
[ A+ ] /[ A- ]

logo-bnt-baru-2016-copy-copy“Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah, tumpul ke atas.”

DALAM pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Reformasi Hukum, di Kantor Presiden – Jakarta, Selasa (11 Oktober 2016) siang, Presiden mengatakan, bahwa cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari.

Dalam indeks persepsi korupsi dunia  2015 misalnya, kata Jokowi, kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015 kita juga di ranking 52.

Jika hal ini dibiarkan, menurut Presiden, maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum. “Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi.  Apalagi di era kompetisi sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” tuturnya.

Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran, dari hulu sampai hilir.

Rapat terbatas dihadiri antara  oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. *borneonusantaratime



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *