103 Desa di Kalbar Dapat Predikat Sadar Hukum


Salah satu penerima piagam, Kabag Hukum Pemkab Sambas - Mamanis.Salah satu penerima piagam, Kabag Hukum Pemkab Sambas - Mamanis.
[ A+ ] /[ A- ]

logo-bnt-baru-2016-copy-copy“Dari hasil penilaian berbagai instansi terkait, sebanyak 103 Desa di Kalimantan Barat, mendapat predikat Desa Sadar Hukum 2016 dan diberikan piagam sebagai motivasi.”

 KAMI mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Kalbar, kabupaten/kota, kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum dan HAM – Erni Nurbaningsih, di Kanwil Depkum HAM Kalbar di Pontianak, Rabu (19 Oktober 2016).

Ucapan terimakasih disampaikan,  karena Kalbar telah memasyarakatkan hukum pada masyarakatnya, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi meningkat.

Erni  menjelaskan, sebanyak 103 desa dan kelurahan yang telah diresmikan sebagai Daerah Sadar Hukum tersebut berdasarkan penilaian oleh instansi terkait. “Kami percaya Pemprov Kalbar, kabupaten/kota punya komitmen yang baik dalam melakukan pembinaan, sehingga di tahun mendatang desa dan kelurahan sadar hukum bisa bertambah lagi,” katanya.

Erni menambahkan, dengan makin meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat, maka bisa berpengaruh makin majunya investasi di suatu daerah.

Semoga dengan diresmikannya sebanyak 103 desa dan kelurahan sebagai daerah sadar hukum, kata Erni, maka bisa memacu desa dan kelurahan lainnya untuk bisa menjadi daerah sadar hukum.

Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Hukum dan HAM Kalbar – Adjar  Anggono menyatakan, peresmian desa dan kelurahan sadar hukum sebagai contoh, untuk memotivasi sadar hukum – sehingga  tercipta lingkungan yang aman dan sejahtera.

Adapun yang dimaksud dengan desa dan kelurahan sadar hukum, yakni desa dan kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya – memenuhi  kriteria sebagai  sadar hukum,  sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. PHN.HN.03.05-73/2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa /Kelurahan Sadar Hukum.

Menurut Adjar Anggono, bisa dikatakan sadar hukum apabila kewajiban membayar PBB mencapai 90 persen, tidak terdapat perkawinan di bawah usia, angka kriminalitas dan kasus narkoba rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan lain-lain.

Kabupaten/kota yang mendapat penganugerahan Anubhawa Sasana Desa dan Kelurahan adalah, di Kota Pontianak sebanyak 24 kelurahan, Kabupaten Kubu Raya 8 desa, Kab. Mempawah 1 desa, Kab.Sambas 2 desa, Kab.Bengkayang 8 desa, Kab.Sanggau 8 desa, Kab. Sekadau 7 desa, Kab.Sintang 28 desa, Kapuas Hulu 8 desa, dan Kabupaten Kayong Utara 9 desa. *borneonusantaratime



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *