Sambas Beri Solusi Atasi Maraknya TKI Bermasalah


bupati-sambas-atbah-romin-suhaeli
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas menaruh perhatian serius untuk menanggulangi tingginya angka pekerja migran bermasalah asal kabupaten ini.”

SOLUSI yang digagas adalah membentuk kantor pelayanan satu pintu untuk proses pelayanan pemenuhan syarat bagi calon pekerja migran.

Bupati Sambas – Atbah  Romin Suhaili mengatakan, memang harus diakui bahwa Sambas salah satu daerah penyumbang calon pekerja migran non prosedural yang cukup tinggi di Kalimantan Barat, sehingga memang perlu solusi agar kasus tersebut dapat diantisipasi.

“Saya hari ini bertemu dengan perwakilan KPK, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,… Red.), Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas peningkatan pelayanan terhadap calon TKI yang akan mengurus persyaratannya ,” kata Atbah, Selasa (27 September 2016) di Kantor Perwakilan Kemenkum HAM Kalbar di Pontianak.

Atbah menuturkan, peningkatan pelayanan terhadap pahlawan devisa tersebut harus menjadi komitmen pemerintah sebagai upaya antisipasi keberangkatan pekerja migran secara ilegal. “Pelayanan satu pintu ini nantinya akan mempermudah proses pengurusan syarat sebagai calon tenaga kerja Indonesia,” ucapnya.

Menurut Atbah dengan adanya kantor pelayanan satu pintu, tentu diharapkan proses pengurusan syarat tidak memakan waktu lama. “Mereka pahlawan, tentu harus dilayani sebaik mungkin. Jangankan satu hari, saya berharap pelayanan satu pintu ini bisa selesai  dalam satu jam saja, dan sekarang kami sedang siapkan gedungnya,” paparnya.

Terkait dengan tingginya warga Sambas memilih bekerja ke luar negeri (terutama Malaysia, Red.) ketimbang di daerah asal, lanjut Atbah, hal itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri yang masih belum terpenuhi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Atbah menambahkan, pihaknya akan berupaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Sambas, seperti luas hamparan lahan pertanian akan diolah agar dapat mensejahterakan masyarakat.

“Persoalannya, bukan hanya tanam dan panen, tetapi bagaimana memperbaiki sistem manajerialnya agar petani benar-benar merasakan keuntungannya,” jelasnya.  Jika dulunya keuntungan petani hanya 30 persen, kata Atbah, maka ke depan keuntungannya harus 70 persen.

Atbah berkomitmen,  dirinya akan berupaya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya agar ke depan tak ada lagi yang memilih mencari hidup ke luar negeri, tetapi betah di tanah sendiri – karena  pekerjaan yang diharapkan sudah tersedia.

“Sambas lumbung padi terbesar dan ada pantai yang bisa dikembangkan, lalu meningkatkan investasi agar daya serap tenaga kerja dapat meningkat,” pungkasnya. *borneonusantaratime



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *