Sambas akan Punya Kantor Imigrasi dan LP Wanita


Ka.Kanwil Depkum HAM Kalbar - Bambang Widodo.Ka.Kanwil Depkum HAM Kalbar - Bambang Widodo.
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy - Copy“Belum diketahui persis lokasinya, tapi Bupati Sambas – Atbah  Romin Suhaeli menyatakan sudah menyiapkan lahan 10 hektare untuk dijadikan lokasi Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus wanita.

MEMANG belum diketahui dimana lokasinya, kata Ka.Kanwil Depkum HAM Kalbar – Bambang Widodo di Pontianak , Selasa (27 September 27), namun yang pasti bantuan lahan itu diperuntukkan bagi  kantor Imigrasi Sambas serta Pos Lintas Batas seperti di Aruk dan pos Lintas Temajuk.

Dalam waktu dekat, katanya, lahan yang diserahkan oleh Bupati Sambas akan diusulkan ke Jakarta untuk dilakukan pembangunan. Selain itu lahan seluas 10 hektare itu bisa juga dijadikan sebagai lahan buat rumah-rumah dinas pegawai Lapas serta Imigrasi.

Bambang juga menegaskan, dalam hal perbaikan tata kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia, menjadi komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI/Direktorat Jenderal Imigrasi.

Komitmen itu, dengan melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dalam bentuk atau kegiatan berupa memasukkan LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu) sebagai kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2015-2016,  dengan mempersiapkan anggaran SDM untuk melakukan setting dan figurasi Sistem Penerbitan Paspor (SPPT).

Kemudian merealisasikan sinergitas fungsi Imigrasi dalam LTSP Mataram, LTSP Nunukan dan saat ini sedang berjalan proses pembentukan 10 titik LTSP di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu melaksanakan penandatanganan MOU antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, dalam rangka pengintegrasian antara SIMKIM dengan SIAK yang diharapkan tahun 2016 bisa direalisasikan.

“Úntuk memperkuat Tata Kelola Layanan TKI, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mempersiapkan konsep kebijakan Border Protection yang dalam pelaksanaannya memerlukan sinergitas dengan stake holder terkait,” paparnya.

Di tingkat wilayah,  dikatakannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, siap mendukung Program Perbaikan Layanan Tenaga Kerja Indonesia yang diinisiasi oleh KPK dan BNP2TKI.

Karena hal ini, sebutnya, sejalan dengan kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI/ Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu mendekatkan atau memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

“Telah kami ingatkan, bahwa kehadiran LTSP agar tidak dianggap sebagai beban kerja tambahan, akan tetapi justru merupakan bagian dari penguatan kinerja keimigrasian di sektor pengiriman tenaga kerja ke luar negeri,” pungkasnya. *borneonusantaratime

*Artikel terkait > 27 September 2016 > Pemerintahan: Sambas Beri Solusi Atasi Maraknya TKI Bermasalah.



Komentar anda:

komentar




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *