Erlinda Tak Takut, LGBT Tuntut 7 Pejabat Negara dan KPAI


Erlinda - Sekjen KPAI
[ A+ ] /[ A- ]

Logo-BNT-Baru-2016 - Copy“Gerakan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) makin berani di Indonesia, bahkan tak segan menuntut tujuh pejabat negara dan komisioner KPAI,”

 ORGANISASI Arus Pelangi yang mewadahi gerakan LGBT menuntut ketujuh pejabat negara dan komisioner KPAI  (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), akibat memberikan penolakan di media sosial atas gerakan kampanye LGBT.

Ketujuh pejabat negara yang coba digoyangnya tersebut antaralain Mendikbub – Anies  Baswedan, Wali Kota Bandung – Ridwan  Kamil, anggota DPR – M. Nasir Djamil, Ketua MPR – Zulkifli  Hasan, termasuk penggiat dan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia – Erlinda.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPAI – Erlinda  mengaku sudah menerima kabar dari media sosial. Ia menyebut Arus Pelangi akan mengirimkan gugatan atas kampanye anti-LGBT ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).  Erlinda menyatakan tidak takut, karena berbagai faktor pendukung.

“Mereka salah karena mengampanyekan propaganda Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender kepada anak-anak. Padahal anak-anak itu sama sekali enggak boleh diberitahukan hal-hal buruk, yang bertentangan dengan usia dan masa pertumbuhan,” tegas Erlinda. Itu, tegasnya, sudah diamanahkan langsung lewat UU pasal 56 atau lainnya.

(Lihat Artikel terkait sebelumnya (6 Febr) > Interaksi: “Hindarkan Anak-Anak Anda dari Propaganda LGBT”

Erlinda menuturkan, para pejabat lain yang digugat oleh Arus Pelangi juga memiliki pemahaman serupa dengannya, yakni menolak kehadiran berbagai penyimpangan secara moral, agama, dan undang-undang yang justru berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia.

Waspadai anak-anak kita dari kejahatan LGBT

Waspadai anak-anak kita dari kejahatan LGBT (ilustrasi)

Tak hanya itu, pemahaman atau propaganda LGBT dilarang keras untuk disebarkan kepada anak-anak atau yang belum cukup umur. Apalagi tindakan tersebut sudah bertentangan langsung dengan UU Perlindungan Anak dan KUHP. Oleh karena itu Erlinda dengan tegas menyatakan penolakan di media sosial atas gerakan kampanye LGBT.

“Kalau merasa tersinggung, yah itu hak mereka,” ujarnya. Setiap orang memang punya hak, lanjutnya, namun bukan berarti HAM ada di urutan teratas, ingat masih ada UU 45 sebagai pembatas.

Erlinda bahkan berani menantang Arus Pelangi jika merasa paling benar. Ada pertanggungjawaban mengenai hak tumbuh kembang anak yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak.

Erlinda mengatakan, jika LGBT ingin diakui hak-haknya, maka sebagian besar masyarakat juga menginginkan hak untuk hidup sehat dan damai. *borneonusantaratime/kpai

 

(Visited 15 times, 1 visits today)

One comment on “Erlinda Tak Takut, LGBT Tuntut 7 Pejabat Negara dan KPAI

  1. […] seksual di Jakarta International School (2015); kasus pembunuhan Engeline di Bali (2015) –sempat akan dituntut LSM Arus Pelangi karena menyatakan menentang kampanye propaganda LGBT (2016) –menyatakan perlu pendidikan seks di sekolah untuk menekan jumlah kekerasan seksual […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.