Jokowi Ditipu Cina


[ A+ ] /[ A- ]

 BNTIME-Logo-OK“Ini keterlaluan dan benar-benar luar biasa, negeri yang dibangun dengan darah dan bambu runcing bisa ditipu oleh negeri tirai bambu, Tiongkok.”       

BETAPA luar biasanya pesona yang ditebar Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga dalam waktu       singkat dapat menjalin kemesraan dengan pemerintah Republik Rakyat Cina – Tiongkok. Sampai-sampai rela meng-impor ribuan kuli dari negeri tirai bambu itu, bahkan tidak mengharuskan pekerja asing mesti pandai berbahasa Indonesia. Sementara ribuan pekerja Indonesia terancam PHK akibat melorotnya nilai tukar rupiah vs dolar Amerika.

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI – Heri Gunawan di gedung Wakil Rakyat – Senayan,  Senin (14 September 2015), menyebut Presiden Jokowi telah ditipu oleh pemerintah Tiongkok.

Negeri yang disebut-sebut sedang ‘mesra-mesranya’ dengan Presiden Jokowi, kata Heri Gunawan, menunjukkan realisasi justru bertolak belakang dengan apa yang dikatakan. Hingga Juni 2015, realisasi investasi Tiongkok kurang dari 4% dari total realisasi investasi. Bahkan realisasi itu kurang dari 2% atau hanya sekitar Rp.3 triliun. “

“Padahal, Tiongkok sudah gembar-gembor mau investasi ratusan triliun pada beberapa proyek nasional. Hasilnya, nol besar. Nihil,” ujar Heri Gunawan.

 

Heri Gunawan.(dpr.go.id)

Heri Gunawan.(dpr.go.id)

Oleh karenanya, ia meminta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menjelaskan penyebab-penyebabnya. Ini benar-benar aneh. Apalagi itu sudah terjadi berkali-kali. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir, katanya, Tiongkok menjadi negara dengan tren komitmen investasi yang tinggi, tapi realisasinya tidak seperti yang dijanjikan.

Dirinya berharap itu tidak ada hubungannya dengan berbagai deregulasi yang akhir-akhir ini gencar dilakukan, seperti penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, kepemilikan properti oleh asing. Apalagi, Tiongkok dikenal sebagai negara yang mau berinvestasi dengan berbagai persyaratan sendiri, antara lain pekerja-pekerja mereka yang meng-handle proyek-proyek yang jadi objek investasinya.

“Jika itu yang menjadi penghambat, maka negara jangan kalah. Jangan korbankan kepentingan warga kita yang masih banyak menganggur untuk kepentingan asing yang merugikan. Masih banyak alternatif lain seperti negara Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara asia lainnya, yang sebetulnya lebih mampu merealisasikan investasinya. Tidak sekadar komitmen di atas kertas,” pungkas Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI  yang membidangi Industri/Investasi dan Persaingan Usaha itu. *borneonusantaratime

 

*Editor: Effendy Asmara Zola

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.